PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  • Beranda
  • Informasi
  • News
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesia Bahasa Jepang Melayu Persia Russian Thai Turkish Urdu

Search by:

All Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Hukum Jaminan Keperdataan

Text

Hukum Jaminan Keperdataan

Rachmadi Usman - Personal Name;

Pemberian kredit atau penyelesaian dana oleh pihak perbankan merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai asset utama sekaligus menentukan maju mundurnya perbankan yang bersangkutan dalam menjalankan fungsi dan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarkat. Disamping menjalankan fungsi pengerahan (memobilisasi) dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit atau pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam kenyataannya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan tersebut, sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko usaha bagi pihak perbankan yang bersangkutan, akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (dubieus). Kredit macet ini merupakan suatu fenomena sosial bagi dan yang dihadapi dunia perbankan kita.rnBuku ini terdiri atas 8 bab. Pertama diawali dengan uraian ecara umum mengenai dimensi hokum jaminan dalam pelbagai aspeknya. Diteruskan dengan bab kedua, mengenai kebendaan dan hak kebendaan pada umumnya. Kemudian bab ketiga, mengenai lembaga jaminan pada umumnya. Dalam bab berikut, yang dimulai dari bab keempat sampai dengan bab ketujuh diuraikan berturut-turut mengenai lembaga dan ketentuan hokum jaminan kebendaan sebagaimana diatur di dalam maupun diluar KUH Perdata, yaitu masing-masing mengenai hak gadai, jaminan fidusia, hak hipotik dan hak tanggungan. Selanjutnya diakhiri dengan bab kedelapan, yaitu uraian mengenai hak privilege dan hak retentive yang juga memberikan jaminan, tetapi bukan hak kebendaan. Dengan demikian pada pokoknya buku ini berisikan telaah secara normative mengenai lembaga dan ketentuan hukum jaminan kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal Buku Kedua KUH Perdata dan perundang-undangan lainnya di luar Buku Kedua KUH Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hokum jaminan kebendaan.rn


Ketersediaan
090100658Tersedia
090100657Tersedia
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
347.12 USM h
Penerbit
Sinar Grafika : Jakarta., 2009
Deskripsi Fisik
xviii, 615 p.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
347.12 USM h
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Civil Law - Law and Legislation
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

You must be logged in to post a comment

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested
  • Computer science, information & general works
  • Philosophy & psychology
  • Religion
  • Social sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied sciences
  • Arts & recreation
  • Literature
  • History & geography
Advanced Search