PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  • Beranda
  • Informasi
  • News
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesia Bahasa Jepang Melayu Persia Russian Thai Turkish Urdu

Search by:

All Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of OPTIMALISASI PERAN BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PEMBIAYAAN KONSUMEN DI TENGAH TERJADINYA
DISHARMONISASI PENGATURAN1

Text

OPTIMALISASI PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN DI TENGAH TERJADINYA DISHARMONISASI PENGATURAN1

Yusuf Shofie - Personal Name;

Referensi sahih dalam perlindungan konsumen digantungkan pada bagaimana
berbagai lembaga-lembaga perlindungan konsumen menangkap, menangani dan
mendokumentasikan berbagai masalah pengaduan-pengaduan konsumen. Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan salah satu lembaga
alternatif penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan yang
diamanatkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK 1999). Pada kenyataannya, dari sejumlah assessment Badan
Perlindungan Konsumen Nasiona Republik Indonesia (BPKN-RI) yang dilakukan
di lapangan diketahui bahwa cara kerja LPKSM-LPKSM turut mendorong dan
mempengaruhi kinerja BPSK-BPSK yang sudah beroperasi untuk berperan lebih
aktif sesuai tugas pokok organisasi (tupoksi) berpihak pada perlindungan
konsumen sejalan dengan latar belakang filosofis pemberlakuan UUPK 1999.
Fokus kajian penulis pada topik pembiayaan konsumen menunjukkan sukses
BPSK-BPSK dalam mencegah terjadinya penumpukan perkara-perkara
perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab Ketua Muda Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA-RI) Urusan Perdata Khusus pada tingkat kasasi,
layak untuk diapresiasi di tengah-tengah berbagai kendala keterbatasan yang
dialami BPSK-BPSK tersebut, antara lain hukum acara yang mengaturnya.
Pemerintah perlu segera memberlakukan revisi Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang revisinya sudah
diselesaikan oleh satu tim ahli (2006-2007) namun hingga kini (2013) revisinya
pun belum diberlakukan dalam situasi dimana terjadi disharmonisasi pengaturan.


Ketersediaan
EJ20131My LibraryTersedia
Informasi Detil
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
50 ADIL : Jurnal Hukum : .,
Deskripsi Fisik
37 hlm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
online resource
Edisi
Vol. 4 No.1
Subyek
-
Info Detil Spesifik
Ejurnal
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

You must be logged in to post a comment

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested
  • Computer science, information & general works
  • Philosophy & psychology
  • Religion
  • Social sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied sciences
  • Arts & recreation
  • Literature
  • History & geography
Advanced Search